Sejak Hamas menyatakan persetujuannya terhadap usulan Gencatan Senjata dan menunjukkan sikap terbuka dalam menanggapi upaya para mediator, banyak pihak berharap intensitas operasi militer akan menurun sebagai langkah menuju pelaksanaan kesepakatan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
Jalur Gaza kembali mengalami peningkatan serangan udara, pemboman, serta penargetan kawasan permukiman dan tenda-tenda pengungsi, yang menyebabkan terus bertambahnya jumlah syuhada dan korban luka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana pemerintah pendudukan Israel benar-benar ingin melaksanakan kesepakatan tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, serangan di berbagai wilayah Gaza semakin meningkat. Puluhan warga gugur sebagai syuhada, termasuk anak-anak dan perempuan, akibat serangan terhadap permukiman, pusat-pusat pengungsian, dan tenda-tenda pengungsi.
Eskalasi ini terjadi tepat setelah Hamas menyatakan persetujuannya terhadap usulan Gencatan Senjata , sehingga memunculkan pertanyaan apakah pemerintah pendudukan Israel sedang berupaya menciptakan fakta baru di lapangan sebelum kesepakatan benar-benar diterapkan.
Indikasi tersebut tidak hanya terlihat dari situasi militer, tetapi juga diperkuat oleh pernyataan sejumlah pejabat pemerintah pendudukan Israel.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan:
“Saya ingin Israel menguasai seluruh Jalur Gaza.”
“Saya ingin kita membentuk pemerintahan militer di sana.”
“Setelah itu, Gaza harus dihuni kembali oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada solusi lain.”
Sementara itu, Menteri Ekonomi dan Industri Israel, Nir Barkat, menyatakan:
“Saya tidak melihat aktivitas militer Israel di Jalur Gaza akan berhenti.”
Ia juga menambahkan:
“Karena itu, sebanyak mungkin serangan harus dilakukan dalam batasan yang ada.”
Di sisi lain, Channel 12 Israel, dengan mengutip sejumlah sumber dari Amerika Serikat, melaporkan bahwa:
“Amerika Serikat menyampaikan kritik keras kepada Israel karena terus melanjutkan operasi pembunuhan di Jalur Gaza.”
Dari pihak Palestina, pemimpin Hamas Ghazi Hamad mengatakan dalam wawancaranya dengan Al Araby TV:
“Serangan Israel hari ini ke Gaza membuktikan bahwa Israel tidak menginginkan adanya kesepakatan.”
Ia juga menambahkan:
“Kami telah menyampaikan kepada para mediator bahwa Israel tidak serius terhadap kesepakatan dan kami meminta mereka untuk segera turun tangan.”
Jika pernyataan-pernyataan tersebut dibaca bersamaan dengan perkembangan di lapangan, tampak adanya kesesuaian antara sikap politik sejumlah tokoh pemerintah Israel dengan berlanjutnya operasi militer di Gaza.
Seruan untuk kembali menduduki Gaza, membentuk pemerintahan militer, membangun kembali permukiman Yahudi, serta melanjutkan serangan militer menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah Israel terhadap pelaksanaan gencatan senjata.
Berlanjutnya serangan terhadap warga sipil, kawasan permukiman, dan tenda-tenda pengungsi di tengah proses mediasi juga menempatkan para mediator pada tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan benar-benar dilaksanakan serta mencegah terciptanya fakta baru melalui kekuatan militer yang dapat menggagalkan proses perdamaian.
Dalam kondisi seperti ini, peran masyarakat, media, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia menjadi semakin penting untuk meningkatkan tekanan kepada para mediator dan masyarakat internasional agar menjalankan tanggung jawab mereka, mendorong dihentikannya operasi militer Israel, memastikan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil.
Di saat yang sama, penguatan ketahanan masyarakat Gaza dan dukungan terhadap bantuan kemanusiaan tetap menjadi kebutuhan mendesak agar rakyat Palestina mampu bertahan menghadapi kehancuran akibat perang dan menggagalkan setiap upaya yang bertujuan memaksakan kenyataan baru atau mendorong mereka meninggalkan tanah air mereka.
Situasi saat ini bukan sekadar perbedaan pendapat mengenai mekanisme pelaksanaan gencatan senjata. Lebih dari itu, situasi ini mencerminkan pertarungan antara upaya politik untuk mewujudkan ketenangan dan kelompok-kelompok di dalam pemerintahan Israel yang secara terbuka menyatakan keinginan untuk melanjutkan perang, kembali menduduki Jalur Gaza, serta membentuk realitas politik dan keamanan yang baru sesuai dengan agenda mereka.
Karena itu, keberhasilan para mediator tidak hanya bergantung pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada kemampuan mereka memastikan kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan dan mencegah segala tindakan yang dapat menggagalkan pelaksanaannya.
Di sisi lain, keteguhan rakyat Palestina di Jalur Gaza, serta dukungan masyarakat, media, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia di tingkat regional maupun internasional, tetap menjadi faktor penting dalam mendorong penghentian perang, melindungi warga sipil, dan mempertahankan hak-hak rakyat Palestina.
Ditulis oleh: Dr. Ahed Abu Alatta selaku Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) – Indonesia